Forum Amdal Indonesia Ke-21

January 29, 2017

Pada tanggal 27 Januari 2017 yang lalu, PT Wiratman bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Forum AMDAL Indonesia (FAI) mengadakan Forum AMDAL Indonesia Ke-21. Kegiatan ini dihadiri oleh 140 undangan yang terdiri dari praktisi, akademisi, penyusun AMDAL, institusi pemerintah, dan perusahaan pemrakarsa AMDAL.

Sejak tahun 2009, FAI yang diketuai oleh Bapak Anhar Kramadisastra rutin mengadakan pertemuan untuk membahas permasalahan di bidang lingkungan dan memberi masukan kepada Pemerintah. Salah satu kontribusi yang dihasilkan dari FAI adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan. Saat  ini, FAI menjadi komunitas terbesar di bidang lingkungan, terutama AMDAL.

FAI ke-21 dibuka oleh Bapak Yulianto (Direktur Manajemen Relasi) sebagai perwakilan Manajemen PT Wiratman. Dalam sambutan tersebut, Pak Yulianto menjelaskan bahwa bidang lingkungan bukan hal baru bagi PT Wiratman. Bahkan Dokumen AMDAL Bandara Internasional Lombok yang dibuat oleh PT Wiratman dijadikan acuan untuk menyusun AMDAL bandara-bandara lain di Indonesia, salah satunya adalah Bandara Internasional Kualanamu. Pak Yulianto juga menekankan agar FAI ke-21 dapat menjadi langkah pembuka untuk kegiatan Sertifikasi Tenaga Ahli di bidang lingkungan. Saat ini Sertifikasi Tenaga Ahli hanya untuk Ketua Tim Penyusun AMDAL (KTPA), sedangkan untuk sertifikasi untuk anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) tidak diwajibkan. Padahal sertifikasi ini penting untuk menghadapi MEA. Diharapkan sertifikasi ini dapat diperoleh oleh semua tenaga ahli yang bekerja di bidang lingkungan, tidak terbatas pada tenaga ahli yang memiliki pendidikan Teknik Lingkungan dan Teknik Penyehatan.

Kemudian FAI dilanjutkan dengan pembahasan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH), Izin Lingkungan, dan Limbah B3, yaitu:

  • Kebijakan Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Kegiatan Yang Sudah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan oleh Bapak Farid Mohammad (Kepala Seksi Audit Lingkungan Hidup dan Tindak Lanjut). Pada sesi ini pembahasan menitikberatkan pada tata cara pengajuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan urgensinya untuk membuat Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup bagi kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan. Salah satu contoh menarik yang dibahas adalah gedung-gedung pemerintahan yang telah lama digunakan tetapi belum memiliki Izin Lingkungan, misalnya saja Komplek MPR dan DPR.

  • Konsep Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Kriteria dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan oleh Bapak Teguh (Kepala Subdit Pengembangan dan Bimbingan Teknis). Sejak UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan, Pemerintah belum menerbitkan aturan teknis yang membahas Perubahan Izin Lingkungan. Padahal peraturan ini wajib untuk dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengantisipasi kegiatan yang mengalami perubahan usaha dan/atau kegiatan.

  • Pemanfaatan dan Pengolahan Limbah B3 oleh Bapak Sayid Muhadhar (Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah NonB3). Limbah B3 selalu diidentikkan dengan limbah berbahaya yang tidak dapat dimanfaatkan dan diolah kembali. Pendapat ini memang ada benarnya karena ketika itu, teknologi pengolahan limbah B3 belum berkembang dengan baik. Di masa kini, pengolahan limbah B3 semakin berkembang sehingga dapat dilakukan pemanfaatan terhadap limbah tersebut sehingga mendapatkan nilai tambah. Jika akan melakukan pemanfaatan dan pengolahan limbah B3, maka perusahaan wajib untuk mengajukan perizinan. Proses perizinan ini tergolong mudah karena dilakukan secara online.